SHARE

Menteri Investasi/Kepala BKPM, Bahlil Lahadia

Maka itu, apabila Covid-19 dijadikan alasan memundurkan pelaksanaan Pemilu dengan alasan memberikan nafas bagi pengusaha untuk bangkit itu alasan yang berlebih dan bisa jadi alasan  yang mengada-ada. Terlebih, pelaksanaan Pemilu jika dihitung mulai saat ini masih dua tahun lagi, ini merupakan waktu yang panjang bagi pengusaha untuk bangkit dari usahanya.

Ditambah lagi saat ini program vaksinasi Covid-19 oleh pemerintah berjalan dengan sukses. Dan untuk menghadapi varian baru, Omicron pemerintah menambah program baru dengan memberikan vaksinasi penguat atau vaksin dosis ketiga. Ini akan memperkuat Indonesia untuk segera keluar dari pandemi ini.  Dengan terciptanya kekebalan komunitas maka kesehatan akan pulih dan ekomomi pun akan bangkit.

Maka itu, pelaksanaan pemilu tidak akan mengganggu para pengusaha. Sebaliknya, pelaksanaan pemilu yang berjalan dengan damai dan demokratis, serta menghasilkan pemimpin baru yang lebih visioner dalam melanjutkan program-program pemerintahan sebelumnya, justru ini akan menjadi modal besar para pengusaha untuk bangkit.

Menurut penulis, justru jika wacana pelaksanaan Pemilu diundur ke tahun 2027 terus disurakan oleh para elit negeri, dan posisi sebagai pembantu presiden  ini akan ‘menampar’ muka Presiden Jokowi. Publik akan memandang bahwa pemerintah tidak optimis bahwa Indonesia akan segera menjadi pemenang dalam menghadapi pandemi Covid-19. Sehingga kerja keras pemerintah selama ini akan dianggap sia-sia karena suara-suara sumbang tersebut.

Jadi jangan mencari-cari alasan untuk memuluskan kepentingan pribadi dengan mengklaim suara kelompok tertentu. Lebih baik yang dilakukan oleh Bahlil sebagai Menteri Investasi kerja dengan fokus membangun kepercayaan usaha dan mendatangkan investor-investor baru untuk membangun bisnis di Indonesia, bukan malah bermain politik yang ujung-ujungnya adalah untuk investasi politiknya sendiri.

Halaman :
Tags
SHARE