Menyikapi hal itu, Ketua LSM KPK Wilayah Kabupaten OKU, Adi Irawan menyayangkan adanya aksi FKD yang menuding pihaknya sudah membuat gaduh dan meresahkan para kades dalam menjalankan program pembangunan desa.
"Saya sangat keberatan atas pernyataan FKD yang menyatakan bahwa data yang kami miliki tidak benar. Karena data yang sudah kami laporkan berdasarkan investigasi di lapangan dan Kemendes,” tegas Adi Irawan.
Dia mencontohkan berdasarkan hasil pantauan di Desa Markisa terdapat dua kegiatan yang diduga telah terjadi penyimpangan dana desa setempat.
Di antaranya, ujar dia, kegiatan pembuatan empat unit sumur bor dengan anggaran sebesar Rp67 juta dan dugaan kelebihan anggaran pengerjaan jalan setapak di Desa Markisa dan Desa Air Wal, Kecamatan Lubuk Batang.
"Kami tidak menyatakan hal ini fiktif, tapi kami menduga dana sisa kelebihan penggunaan anggaran telah disalahgunakan. Terlepas benar atau salah yang menentukan merupakan wewenang penegak hukum," ujarnya.
Halaman :
"Saya sangat keberatan atas pernyataan FKD yang menyatakan bahwa data yang kami miliki tidak benar. Karena data yang sudah kami laporkan berdasarkan investigasi di lapangan dan Kemendes,” tegas Adi Irawan.
Dia mencontohkan berdasarkan hasil pantauan di Desa Markisa terdapat dua kegiatan yang diduga telah terjadi penyimpangan dana desa setempat.
Di antaranya, ujar dia, kegiatan pembuatan empat unit sumur bor dengan anggaran sebesar Rp67 juta dan dugaan kelebihan anggaran pengerjaan jalan setapak di Desa Markisa dan Desa Air Wal, Kecamatan Lubuk Batang.
"Kami tidak menyatakan hal ini fiktif, tapi kami menduga dana sisa kelebihan penggunaan anggaran telah disalahgunakan. Terlepas benar atau salah yang menentukan merupakan wewenang penegak hukum," ujarnya.
.jpg "Buah Kegigihan Ngatini Merajut Nilon Hinga Bantuan PENA")
.jpg "Perjuangan Iki Menghidupi Adiknya Diapresiasi Kemensos")
