CARAPANDANG.COM - Dalam menggunakan anggaran pemerintah daerah seharusnya tidak hanya mengejar angka serapan, namun yang terpenting adalah bagaimana anggaran tersebut menghadirkan manfaat untuk kesejahteraan masyarakat, salah satunya dengan meningkatkan indeks pembangunan manusia (IPM).
Demikian diingatkan oleh Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Harry Azhar Azis saat bersilaturahmi bersama keluarga besar Majelis Wilayah Korps Alumni HMI (MW KAHMI) Provinsi Kalbar di kediaman dinas Wali Kota Pontianak di Pontianak, Kamis (20/5) malam.
Silaturahmi yang digelar terbatas dengan protokol kesehatan ketat tersebut dihadiri juga oleh Gubernur Kalbar Sutarmidji, sejumlah pengurus MW KAHMI Kalbar serta jajaran BPK RI Perwakilan Kalbar.
"Salah satu yang menjadi kepedulian saya dalam mendorong peningkatan IPM adalah di bidang pendidikan,"Â ujarnya.Â
Dia mengatakan meski berasal dari keluarga tidak mampu dia mampu menempuh pendidikan tinggi. Melalui pendidikan dia mampu mencapai posisi seperti saat sekarang.Â
"Karena pengaruh pendidikan di IPM ini, bersifat jangka pendek dan jangka panjang," ujar mantan Mantan Ketua Badan Anggaran DPR RI ini .Â
Dia pun mendorong kepala daerah untuk mengalokasikan anggaran khusus bagi siswa atau siswi terutama dari kalangan tidak mampu yang berprestasi agar menempuh pendidikan setinggi-tingginya. "Misalnya menganggarkan Rp5 miliar sampai Rp10 miliar di luar alokasi yang sudah ada," imbuhnya.Â
Ia tidak memungkiri selama ini yang menjadi salah satu penilaian terhadap anggaran daerah adalah tingkat serapan. "Bukan melihat manfaat dari anggaran tersebut untuk kesejahteraan daerah," kata dia menegaskan.
Untuk itu, ia saat menjadi Ketua Badan Anggaran DPR RI mendorong perbaikan konsideran anggaran sehingga baik pemerintah pusat dan daerah mempunyai "tools" yang kuat dalam menyusun baik melalui anggaran itu maupun kebijakan. Penilaian IPM sebuah daerah terdapat tiga indikator utama, yaitu kesehatan, tingkat pendidikan dan ekonomi.
Demikian diingatkan oleh Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Harry Azhar Azis saat bersilaturahmi bersama keluarga besar Majelis Wilayah Korps Alumni HMI (MW KAHMI) Provinsi Kalbar di kediaman dinas Wali Kota Pontianak di Pontianak, Kamis (20/5) malam.
Silaturahmi yang digelar terbatas dengan protokol kesehatan ketat tersebut dihadiri juga oleh Gubernur Kalbar Sutarmidji, sejumlah pengurus MW KAHMI Kalbar serta jajaran BPK RI Perwakilan Kalbar.
"Salah satu yang menjadi kepedulian saya dalam mendorong peningkatan IPM adalah di bidang pendidikan,"Â ujarnya.Â
Dia mengatakan meski berasal dari keluarga tidak mampu dia mampu menempuh pendidikan tinggi. Melalui pendidikan dia mampu mencapai posisi seperti saat sekarang.Â
"Karena pengaruh pendidikan di IPM ini, bersifat jangka pendek dan jangka panjang," ujar mantan Mantan Ketua Badan Anggaran DPR RI ini .Â
Dia pun mendorong kepala daerah untuk mengalokasikan anggaran khusus bagi siswa atau siswi terutama dari kalangan tidak mampu yang berprestasi agar menempuh pendidikan setinggi-tingginya. "Misalnya menganggarkan Rp5 miliar sampai Rp10 miliar di luar alokasi yang sudah ada," imbuhnya.Â
Ia tidak memungkiri selama ini yang menjadi salah satu penilaian terhadap anggaran daerah adalah tingkat serapan. "Bukan melihat manfaat dari anggaran tersebut untuk kesejahteraan daerah," kata dia menegaskan.
Untuk itu, ia saat menjadi Ketua Badan Anggaran DPR RI mendorong perbaikan konsideran anggaran sehingga baik pemerintah pusat dan daerah mempunyai "tools" yang kuat dalam menyusun baik melalui anggaran itu maupun kebijakan. Penilaian IPM sebuah daerah terdapat tiga indikator utama, yaitu kesehatan, tingkat pendidikan dan ekonomi.
