CARAPANDANG.COM -   Pusat Kajian Pembangunan dan Pengelolaan Konflik (Puspek) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga merilis hasil survei. Dalam survei tersebut menunjukan Indeks Kepercayaan Kepada Presiden (IKKP) di Indonesia Timur paling tinggi dibandingkan wilayah lain.
Survei tersebut dilakukan selama bulan Februari 2021 dengan kuesioner dan wawancara via telepon terhadap 800 responden secara proporsional di 34 provinsi.
Berdasarkan laporan survei yang diterima di Jakarta, Kamis, dari tujuh dimensi yang direkam melalui survei yakni kebijakan pemerintah, kebijakan ekonomi, pembangunan sosial, hukum, penyelenggaraan pemilu/pilkada, kelestarian lingkungan serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, persentase-nya tercatat paling tinggi di Indonesia Timur.
Wilayah Timur Indonesia ini mencakup Bali, Nusa Tenggara Timur (NTT) , Nusa Tenggara Barat (NTB), Maluku dan Papua, ketujuh dimensi tersebut masuk kategori tinggi atau sangat tinggi dengan rentang persentase 69,60-82,87 persen. Persentase tersebut lebih tinggi dibandingkan di wilayah lain.
Adapun secara keseluruhan jika diukur berdasarkan seluruh dimensi yang ada, Indeks Kepercayaan Kepada Presiden masuk kategori tinggi dengan persentase 71,93 persen.
Lebih jauh dalam paparan survei dikemukakan bahwa meskipun dari tujuh dimensi tersebut menunjukkan skor tinggi, namun ada beberapa variabel di dalam sejumlah dimensi yang perlu menjadi perhatian. Variabel-variabel itu masuk dalam dimensi kebijakan pemerintah, penegakan hukum dan kelestarian lingkungan.
Dalam aspek kebijakan pemerintah, variabel yang masih rendah yakni kebijakan tepat sasaran dan menyejahterakan masyarakat (59,3 persen), pelaksanaan kebijakan pembangunan dan layanan publik tidak boros biaya (52,6 persen), serta penyusunan kebijakan berdasarkan aspirasi masyarakat (58,4 persen).
Dalam aspek penegakan hukum, variabel yang masih rendah yaitu penegakan hukum berlaku adil (51,2 persen) dan mengenai pemberantasan korupsi (51,4 persen).
Sementara dari aspek kelestarian lingkungan variabel yang masih rendah kebijakan pembangunan yang memperhatikan kelestarian lingkungan sesuai harapan masyarakat (58,4 persen), kebijakan pembangunan menekankan keseimbangan ekosistem (57,9 persen), kebijakan pembangunan menekankan keberlanjutan kelestarian alam dan sumber daya (58,9 persen).
Survei tersebut dilakukan selama bulan Februari 2021 dengan kuesioner dan wawancara via telepon terhadap 800 responden secara proporsional di 34 provinsi.
Berdasarkan laporan survei yang diterima di Jakarta, Kamis, dari tujuh dimensi yang direkam melalui survei yakni kebijakan pemerintah, kebijakan ekonomi, pembangunan sosial, hukum, penyelenggaraan pemilu/pilkada, kelestarian lingkungan serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, persentase-nya tercatat paling tinggi di Indonesia Timur.
Wilayah Timur Indonesia ini mencakup Bali, Nusa Tenggara Timur (NTT) , Nusa Tenggara Barat (NTB), Maluku dan Papua, ketujuh dimensi tersebut masuk kategori tinggi atau sangat tinggi dengan rentang persentase 69,60-82,87 persen. Persentase tersebut lebih tinggi dibandingkan di wilayah lain.
Adapun secara keseluruhan jika diukur berdasarkan seluruh dimensi yang ada, Indeks Kepercayaan Kepada Presiden masuk kategori tinggi dengan persentase 71,93 persen.
Lebih jauh dalam paparan survei dikemukakan bahwa meskipun dari tujuh dimensi tersebut menunjukkan skor tinggi, namun ada beberapa variabel di dalam sejumlah dimensi yang perlu menjadi perhatian. Variabel-variabel itu masuk dalam dimensi kebijakan pemerintah, penegakan hukum dan kelestarian lingkungan.
Dalam aspek kebijakan pemerintah, variabel yang masih rendah yakni kebijakan tepat sasaran dan menyejahterakan masyarakat (59,3 persen), pelaksanaan kebijakan pembangunan dan layanan publik tidak boros biaya (52,6 persen), serta penyusunan kebijakan berdasarkan aspirasi masyarakat (58,4 persen).
Dalam aspek penegakan hukum, variabel yang masih rendah yaitu penegakan hukum berlaku adil (51,2 persen) dan mengenai pemberantasan korupsi (51,4 persen).
Sementara dari aspek kelestarian lingkungan variabel yang masih rendah kebijakan pembangunan yang memperhatikan kelestarian lingkungan sesuai harapan masyarakat (58,4 persen), kebijakan pembangunan menekankan keseimbangan ekosistem (57,9 persen), kebijakan pembangunan menekankan keberlanjutan kelestarian alam dan sumber daya (58,9 persen).
.jpg "Megawati dan Amicus Curiae kepada MK")
