CARAPANDANG.COM - Kurangnya visi kerakyatan pada kepemimpinan bangsa saat membuat nilai-nilai dan praktik demokrasi di Indonesia kian melemah. Maka itu pemerintah dan badan-badan negara segera memperkuat langkah dan program pelindungan terhadap demokrasi di Indonesia.Â
Hal ini disampaikan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu saat membacakan pidato politiknya pada penutupan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PKS 2021 di Jakarta, Kamis (18/3). Rakernas PKS pada tahun ini mengambil tema "Terus Melayani dan Membela Rakyat".
Dia menjelaskan demokrasi permusyawaratan dan perwakilan, yang saat ini dianut di Indonesia, merupakan wujud dari visi kerakyatan sebagaimana diamanahkan oleh dasar negara, Pancasila. Namun, pimpinan PKS berpendapat banyak tantangan yang dialami bangsa untuk menegakkan demokrasi dan mempertahankan visi kerakyatan.
Syaiku memandang demokrasi di Indonesia perlahan-lahan semakin melemah. Kebebasan sipil semakin menurun, indeks demokrasi menurun, sementara penyalahgunaan kekuasaan serta praktik korupsi dinilai semakin menjadi-jadi. Dia pun turut mengomentari wacana penambahan masa jabatan presiden sampai tiga periode, yang banyak dibicarakan oleh publik dalam beberapa hari terakhir.
"Adanya wacana penambahan masa jabatan presiden jadi tiga periode membuat demokrasi kita semakin mundur ke belakang. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 7 tegas mengatur jabatan presiden hanya sampai dua periode," Syaikhu menjelaskan.Â
Hal ini disampaikan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu saat membacakan pidato politiknya pada penutupan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PKS 2021 di Jakarta, Kamis (18/3). Rakernas PKS pada tahun ini mengambil tema "Terus Melayani dan Membela Rakyat".
Dia menjelaskan demokrasi permusyawaratan dan perwakilan, yang saat ini dianut di Indonesia, merupakan wujud dari visi kerakyatan sebagaimana diamanahkan oleh dasar negara, Pancasila. Namun, pimpinan PKS berpendapat banyak tantangan yang dialami bangsa untuk menegakkan demokrasi dan mempertahankan visi kerakyatan.
Syaiku memandang demokrasi di Indonesia perlahan-lahan semakin melemah. Kebebasan sipil semakin menurun, indeks demokrasi menurun, sementara penyalahgunaan kekuasaan serta praktik korupsi dinilai semakin menjadi-jadi. Dia pun turut mengomentari wacana penambahan masa jabatan presiden sampai tiga periode, yang banyak dibicarakan oleh publik dalam beberapa hari terakhir.
"Adanya wacana penambahan masa jabatan presiden jadi tiga periode membuat demokrasi kita semakin mundur ke belakang. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 7 tegas mengatur jabatan presiden hanya sampai dua periode," Syaikhu menjelaskan.Â
.jpg "Megawati dan Amicus Curiae kepada MK")
