PM Abdalla Hamdok Lengser Setelah Gagal Pulihkan Pemerintahan Sipil

CARAPANDANG.COM -  Perdana Menteri Sudan Abdalla Hamdok mengatakan pada Minggu (2/1) mengundurkan diri, enam pekan setelah kembali ke jabatannya dalam kesepakatan dengan para pemimpin kudeta militer.

Dalam kesepakatan itu Hamdok mengatakan bahwa dia dapat menyelamatkan transisi menuju demokrasi.

Hamdok, yang gagal membentuk pemerintahan saat protes berlanjut terhadap pengambilalihan militer pada Oktober, mengatakan perundingan dengan berbagai pihak yang berkepentingan diperlukan untuk menghasilkan kesepakatan baru untuk transisi politik Sudan.

"Saya memutuskan untuk mengembalikan tanggung jawab dan mengumumkan pengunduran diri saya sebagai perdana menteri, dan memberikan kesempatan kepada siapa pun dari negara mulia ini untuk ... membantu negara ini melewati masa transisi menuju negara sipil yang demokratis," kata Hamdok dalam pidato yang disiarkan televisi.

Pengumuman itu membuat masa depan politik Sudan semakin dalam ke arah ketidakpastian, tiga tahun setelah pemberontakan yang menyebabkan penggulingan pemimpin lama Omar al-Bashir.

Sebagai seorang ekonom dan mantan pejabat PBB yang dihormati secara luas oleh masyarakat internasional, Hamdok menjadi perdana menteri di bawah perjanjian pembagian kekuasaan antara militer dan warga sipil setelah penggulingan Bashir.

Digulingkan dan ditempatkan di bawah tahanan rumah oleh militer selama kudeta pada 25 Oktober, dia diangkat kembali pada November.

Namun kesepakatan atas kembalinya ke posisi PM dikecam oleh banyak orang di koalisi sipil yang sebelumnya mendukungnya. Pengunjuk rasa yang terus mengadakan demonstrasi massal menentang kekuasaan militer.

Dalam unjuk rasa mutakhir pada Minggu, beberapa jam sebelum pidato Hamdok, pasukan keamanan menembakkan gas air mata ke demonstran di Khartoum ketika pengunjuk rasa bergerak menuju istana presiden.