CARAPANDANG.COM - Pihak oposisi memiliki peran penting di DPR untuk mengajukan berbagai usulan alternatif kebijakan.
Demikian disampaikan akademisi dari Departemen Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia Valina Singka Subekti saat menyampaikan paparan dalam webinar bertajuk “Kilas Balik Politik Indonesia 2021: Tantangan bagi Penguatan Demokrasi, Keamanan, Diplomasi, Identitas, dan Ekonomi Politik” yang disiarkan di kanal YouTube Pusat Riset Politik - BRIN, dan dipantau dari Jakarta, Selasa (14/12).
Menurutnya ketiadaan oposisi yang kuat di DPR berdampak pada minimnya kontrol, tersumbatnya kreativitas anggota DPR untuk mengajukan usulan alternatif kebijakan untuk memajukan Indonesia dan yang pro pada kepentingan rakyat.
Dia mengatakan bahwa partai oposisi akan memiliki kecenderungan untuk lebih kritis dalam menilai berbagai usulan kebijakan, khususnya ketika pembentukan undang-undang di DPR. Berbagai pandangan kritis tersebut dapat memantik perspektif lain dalam melihat suatu isu dan melahirkan alternatif usulan kebijakan yang mencakup kepentingan rakyat dengan lebih luas dan mengantisipasi berbagai permasalahan lain ke depannya.
Dia memiliki pandangan bahwa partai koalisi pemerintah telah mendominasi parlemen saat ini, yakni sekitar 82 persen dari total keseluruhan anggota DPR berasal dari partai koalisi. Keadaan ini, menurut Valina, melemahkan fungsi kontrol politik DPR, melemahkan checks and balances, sehingga berdampak pada lahirnya regulasi yang kurang aspiratif.
Demikian disampaikan akademisi dari Departemen Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia Valina Singka Subekti saat menyampaikan paparan dalam webinar bertajuk “Kilas Balik Politik Indonesia 2021: Tantangan bagi Penguatan Demokrasi, Keamanan, Diplomasi, Identitas, dan Ekonomi Politik” yang disiarkan di kanal YouTube Pusat Riset Politik - BRIN, dan dipantau dari Jakarta, Selasa (14/12).
Menurutnya ketiadaan oposisi yang kuat di DPR berdampak pada minimnya kontrol, tersumbatnya kreativitas anggota DPR untuk mengajukan usulan alternatif kebijakan untuk memajukan Indonesia dan yang pro pada kepentingan rakyat.
Dia mengatakan bahwa partai oposisi akan memiliki kecenderungan untuk lebih kritis dalam menilai berbagai usulan kebijakan, khususnya ketika pembentukan undang-undang di DPR. Berbagai pandangan kritis tersebut dapat memantik perspektif lain dalam melihat suatu isu dan melahirkan alternatif usulan kebijakan yang mencakup kepentingan rakyat dengan lebih luas dan mengantisipasi berbagai permasalahan lain ke depannya.
Dia memiliki pandangan bahwa partai koalisi pemerintah telah mendominasi parlemen saat ini, yakni sekitar 82 persen dari total keseluruhan anggota DPR berasal dari partai koalisi. Keadaan ini, menurut Valina, melemahkan fungsi kontrol politik DPR, melemahkan checks and balances, sehingga berdampak pada lahirnya regulasi yang kurang aspiratif.
.jpg "PKS Jabar: Imam Budi Hartono Calon Walikota Depok")
.jpg "Golkar Jateng Usulkan Airlangga Ketum Golkar Kembali")
.jpg "TKN Prabowo Gibran Minta Pendukungnya Percaya MK")
.jpg "Bosannya LeBron Bertemu Nuggetts di Playoff NBA")
.jpg "Sakit Punggung Dapat Dipicu Stres")
.jpg "Liverpool Tersingkir Dari Liga Europa")
