SHARE

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo

CARAPANDANG.COM - Sebanyak 546 instansi atau 88 persen lembaga pemerintahan telah mengusulkan kebutuhan aparatur sipil negara (ASN) dengan disertai dokumen lengkap per Rabu (7/4).

Demikian disampaikan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (9/4). 

Dia menjelaskan instansi tersebut terdiri dari 56 K/L, 34 pemerintah provinsi, dan 456 pemerintah kabupaten-kota. 

Lebih lanjut dia menambahkan, sebanyak 48 instansi dari pemerintah kabupaten-kota juga sudah menyampaikan usulan kebutuhan ASN, namun belum menyertakan kelengkapan dokumen. Kementerian PANRB masih menunggu pemkab dan pemkot tersebut melengkapi berkas-nya.

Pihaknya juga  mencatat sebanyak 27 instansi, yang terdiri atas 23 K/L dan empat pemerintah kabupaten-kota, tidak mengusulkan kebutuhan ASN untuk rekrutmen tahun 2021.

Sementara itu, rencana penetapan ASN untuk instansi pemerintah pusat tercatat 69.684 formasi, pemerintah daerah sebesar 652.803 formasi, guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) sebanyak 547.026, PPPK non-guru sebesar 21.495 formasi dan CPNS sejumlah 84.282.

Terkait guru PPPK, jika tidak dapat dicapai target satu juta, maka sisa kuota akan dialokasikan di tahun 2022, kata Tjahjo. "Memang skala prioritas untuk guru. Kalau sampai last minute tidak ada satu juta, ya sudah, seadanya. Sisanya kita alokasikan untuk tahun anggaran 2022," ujarnya.

Tjahjo yang juga politisi PDI Perjuangan ini  mengatakan pihaknya telah meminta pemerintah daerah dan Kemendikbud untuk mengisi kuota kebutuhan guru PPPK dalam rekrutmen ASN Tahun 2021. “Kami sudah terus minta, baik pemda dan Kemendikbud, juga kita rapat dengan Kemenkeu sudah ada alokasi dana, bisa satu juta (guru PPPK) dan yang 300 ribu untuk CPNS yang lain, sesuai kebutuhan. Kalau nggak sampai, kita alokasikan untuk tahun depan,”  demikian Hasto. 

Tags
SHARE